Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) berawal dari pembentukan organisasi bernama Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) pada 27 Maret 1983. Organisasi ini diprakarsai oleh Joop Ave, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Dirjen Parpostel). Pembentukan HDWI bertujuan untuk menaungi dan membina para pramuwisata dalam menghadapi kebutuhan akan profesionalisme di sektor pariwisata yang terus berkembang.

Atas usulan Dirjen Parpostel, nama HDWI diubah menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) pada 29-30 Maret 1988. Pergantian nama ini sekaligus menegaskan status HPI sebagai satu-satunya wadah resmi bagi profesi pramuwisata di Indonesia, dengan legalitas formal melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Perubahan nama tersebut merupakan langkah strategis untuk mencerminkan peran organisasi dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pramuwisata.

HPI mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) I pada 5 Oktober 1988 di Palembang. Forum tersebut memperkuat landasan hukum organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata No. KM. 82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata. Sejak itu, HPI terus berkembang menjadi organisasi yang profesional, dengan struktur yang mencakup Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Pada tahun 2016, HPI bertransformasi menjadi Perhimpunan Himpunan Pramuwisata Indonesia (PHPI) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0074700.AH.01.07 tanggal 22 September 2016. Transformasi ini mengukuhkan posisi HPI sebagai organisasi berbadan hukum yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika industri pariwisata.

Visi

Menjadi organisasi pramuwisata yang profesional, kompeten, dan berdaya saing untuk mendukung pariwisata Indonesia yang berkelanjutan.

Misi

1. Meningkatkan kompetensi pramuwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan.
2. Melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik utama pariwisata.
3. Membina hubungan baik dengan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional.
4. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota dalam menjalankan profesi.

Keanggotaan

Keanggotaan HPI terdiri dari pramuwisata berlisensi resmi (Tourist Guide License) sesuai regulasi pemerintah. Anggota diwajibkan mengikuti pelatihan dan sertifikasi berkala guna memastikan kompetensi yang sesuai dengan standar industri.

Kegiatan dan Program

1. Pelatihan dan sertifikasi yang bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata.
2. Promosi pariwisata melalui partisipasi dalam event nasional dan internasional.
3. Pendampingan hukum bagi anggota yang menghadapi kendala profesional.